TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan percepatan ekonomi digital bisa menimbulkan disparitas pendapatan bagi masyarakat yang memiliki keterampilan serta pendidikan tinggi dan kelompok yang berpendidikan rendah. Ia memprediksi kondisi tersebut akan menyebabkan adanya gap yang lebar.
“Disparitas pendapatan itu kemungkinan akan terjadi. Buat saya sebagai Menteri Keuangan, itu suatu warning, alarm berbunyi. Teknologi digital di sisi lain menimbulkan implikasi,” ujar Sri Mulyani dalam diskusi Katadata Indonesia Data and Economic Conference, Selasa, 23 Maret 2021.
Sri Mulyani memandang pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk memperkuat sumber daya manusia dan infrastruktur digital dari sisi fiskal demi menekan dampak akibat adanya disrupsi teknologi. Pada 2021, instrumen APBN akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur, termasuk pembangunan jaringan BTS dan penetrasi sistem teknologi informasi.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga akan menunjang konektivitas di tempat-tempat layanan umum seperti Puskesmas, desa, dan sekolah agar terjangkau jaringan Internet. Pemerataan konektivitas ini diharapkan bisa memperkuat SDM.
Perubahan ekonomi ke arah digital, kata Sri Mulyani, tidak bisa dimungkiri akan dirasakan bagi masyarakat. Di masa lalu, orang sudah memprediksi bahwa transformasi ke arah digitali ini segera datang. Perkiraan tersebut sama halnya dengan kondisi perubahan iklim yang terjadi di beberapa belahan dunia.
